luthfi's garage

Tantangan Kapitalisme Global: Perspektif Islam Kapitalisme global, seperti globalisasi pada umumnya, bukanlah yang baru, meski memiliki pakaian dan idiom baru. Ini bukan untuk menyangkal apa yang benar-benar baru, terutama sehubungan dengan kecepatan serta jangkauan dan kedalaman jangkauan global kapitalisme di dunia pasca-Perang Dingin. Juga bukan dampak dari peran baru yang disempurnakan dari modal manusia dan chip mikro dengan cara apapun yang diminimalkan. Ini dan dimensi geografis penting, namun isu substantif lebih penting. Sementara penulis saat ini berbagi keprihatinan mendalam para kontributor terhadap buku ini, dan kebutuhan untuk berfokus pada dimensi moral, kemanusiaan dan egaliter dari ekonomi global kita, kami akan menyarankan dalam bab ini bahwa isu-isu yang terkait bahkan lebih mendasar dan kompleks. Masukan dalam bentuk pertanyaan, "Apakah globalisasi mau tidak mau mengantarkan manusia menuju satu sistem ekonomi dominan - kapitalisme global, terlepas dar

Konstitusi sebagai dasar negara Negara diatur menurut sebuah konstitusi. Sebuah konstitusi adalah seperangkat prinsip hukum yang menentukan bagaimana operasi suatu negara diatur dan bagaimana berbagai badan pemerintah bekerja dan membuat keputusan. Konstitusi Konstitusi bersifat tetap sesuai dengan hukum lainnya. Konstitusi hanya bisa diubah melalui proses konstitusi yang lebih rumit. Menurut konstitusi Finlandia saat ini, hanya dapat diubah atau diubah melalui dua prosedur: baik amandemen tersebut diadopsi dan diundangkan oleh mayoritas 2/3 oleh dua parlemen berturut-turut atau undang-undang tersebut dideklarasikan mendesak oleh 5/6 masa jabatan dan kemudian diadopsi oleh 2 / 3 mayoritas. Selama kemerdekaan Finlandia, enam Konstitusi (termasuk yang sekarang) telah diberlakukan: Undang-Undang Parlemen 1906 dan 1928, Undang-Undang Dasar 1919 dan Undang-Undang Pertanggungjawaban Menteri 1922 dan Undang-Undang 1922 tentang Pengadilan Tinggi Impeachment. Pada tahun 1999, s

Implementasikan pancasila hari ini Pada alinea ke-empat pembukaan UUD 1945 ditunjukan nilai-nilai Pancasila dalam dasar negara. Hal itu merupakan dasar-dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diartikan sebagai bentuk perwujudan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dalam ketetapan NO.XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 dijelaskan kedudukan secara spesifik pancasila sebagai sumber dari segalasumber hukum atau sumber hukum tertib di Indonesia . Implementasi pancasila sebagai dasar negara saat ini menemui banyak kendala, dimulai dari lemahnya pemahaman nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Hal ini menjadi masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Lahirnya perilaku separatisme, konflik bermotif SARA, kebebasan media massa, korupsi diberbagai tingkatan, melemahnya keteladanan para tokoh-tokoh masyarakat adalah bukti menurunya pemahaman nila

Pergeseran Trump di Rusia Membawa pukulan geopolitik Seminggu yang lalu, Presiden Trump dituduh sebagai alat untuk orang Rusia, agen pengaruh tanpa disadari, begitu penuh kekaguman sehingga dia membela Presiden Vladimir V. Putin melawan kritikus yang memanggilnya seorang pembunuh. Sekarang, Mr. Trump berada dalam bentrokan diplomatik dengan Mr. Putin di Rusia, pemerintahannya menuduh Moskow mencoba menutupi serangan senjata kimia Suriah terhadap warga sipil dan sekretaris negara yang mengirimkan kita atau mereka ultimatum. Bahkan di sebuah kepresidenan yang ditandai dengan ketidakpastian, pergeseran kepala-berputar dari kesenangan ke konfrontasi telah meninggalkan Washington dan ibu kota lainnya dengan kasus whiplash geopolitik. Prospek untuk memperbaiki hubungan Rusia-Amerika sudah ramping mengingat atmosfir kecurigaan yang berasal dari campur tangan Kremlin dalam pemilihan tahun lalu, namun détente yang pernah dibayangkan oleh Mr. Trump malah memburuk menjadi perang

Unresolved human rights Saya akan memaparkan beberapa kasus tentang ham yang 8 Kasus pelanggaran HAM yan berujung kematian maupun menghilangnya seseorang karena tindak pidana yang dilakukannya. Sampai saat ini kasus-kasus dibawah ini tidak dapat terungkap dan seperti ditelan oleh bumi dimana untuk mempertanyakan ham untuk kita semua atau tidak. 1. Kasus Sum Kuning (1970) Ini adalah kasus getir dan pahit dari seorang gadis muda bernama Sumarijem seorang gadis muda dari kelas bawah seorang penjual telur dari Godean Yogyakarta yang (maaf) diperkosa oleh segerombolan anak pejabat dan orang terpandang di kota Yogyakarta kala itu.Kasus ini merebak menjadi berita besar ketika pihak penegak hukum terkesan mengalami kesulitan untuk membongkar kasusnya hingga tuntas. Pertama-tama Sum Kuning disuap agar tidak melaporkan kasus ini kepada polisi. Belakangan oleh polisi tuduhan Sum Kuning dinyatakan sebagai dusta. Seorang pedagang bakso keliling dijadikan kambing hitam dan dipaksa men

Demokrasi atau Absolut Filosofi Demokrasi dalam Sila keempat dari Pancasila dan Pemilihan Langsung oleh rakyat Demokrasi artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, merupakan suatu sistem pemerintahan yang paling ideal diantara system pemerintahan yang lain, karena menempatkan rakyat sebagai subyek yang aktif terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bukan sebagai obyek yang pasif yang bisa dimanipulasi oleh segelintir elit partai politik. Rakyatlah sebagaipemegangkekuasaantertinggi. Dalam sistem demokrasi maka menempatkan 3 kekuasaan yang saling terkait satu sama lain berjalan secara seimbang dan saling menopang yaitu: Pertama Kekuasaan eksekutif yang menjalankan amanat penderitaan rakyat berdasarkan undang-undang dasar demi kesejahteraan seluruh rakyat, kedua kekuasaan legislatif yang mengawasi jalannya kekuasaan eksekutif agar sesuai undang-undang dasar dan amanat rakyat yang diwakilinya, ketiga kekuasan Yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman ya

What the country gives you and otherwise Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan olehindividu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi  individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga Negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang dalam  praktik  kehidupan,   maka akan  terjadi     suatu  ketimpangan  yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan  individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan baik dari kalangan individu maupun kelompok. Gejolak tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjala